Mencari Pemimpin Imaba Masa Depan

ANIES Selasa, 11 September 2018 22:39 WIB
201x ditampilkan Berita Kabar Pesantren Dppimaba Kongresimaba

Bata-Bata – Ikatan Mahasiswa Bata-Bata (Ikaba) menggelar kongres VI untuk mencari pemimpin baru masa bhakti 2018-2020. Kegiatan yang bertempat di Wisma Bahagia UIN Sunan Ampel Surabaya berlangsung selama tiga hari terhitung sejak Sabtu hingga Senin (7-9/9/2018).

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Imaba di masing-masing wilayah. Diantaranya, Imaba Pamekasan, Surabaya, Jember, Probololinggo, Jogjakarta, dan Jabodetabek. Kehadiran mereka tidak hanya untuk mengikuti acara tersebut. Tapi juga memberikan suara untuk memilih pemimpin terbaik.

Dari pengurus imaba yang tersebar di beberapa wilayah se nusantara, muncul dua nama yang dianggap sebagai kandidat terbaik. Yakni Abd Hamid yang mewakili Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Imaba Pamekasan dan Khoirul Anam yang mendapat rekomendasi dari DPW Imaba Jabodetabek.

Dalam pemilihan calon Ketua Umum DPP Imaba membutuhkan waktu yang a lot. Sebab, saat pemilihan terdapat sengketa jumlah pemilik hak suara dari salah satu calon. Akhirnya, panitia mengajak pengurus DPW serta Dewan Presidum Imaba untuk mediasi.

Hal tersebut dipicu oleh pernyataan tentang jumlah pemilik hak suara dari IMABA Jabodetabek. Menurut kesaksian delegasinya, IMABA Jabodetabek tidak hanya memiliki 3 hak suara sebagai perwakilan DPW. Sebab, menurut mereka Imaba Jabodetabek juga memiliki DPD (Dewan Pengurus Daerah).

Dewan presidium Imaba Mohammad Juri mengatakan, pihaknya tidak mempermaslahkan hal tersebut dengan catatan tidak melanngar aturan. Menurutnya, setiap sesuatu yang tidak melanggar aturan itu sah. ”Yang penting tidak melanggar,” ungkapnya.

Pada dasarnya, di dalam undang-undang Imaba memang tidak disebutkan AD/ART (Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga) atau dustur IMABA pada pasal 4 ayat 22 perihal mekanisme pembentukan DPD IMABA.

Sementara Koordinator Wilayah DPW IMABA Jabodetabek, Mahbubi membenarkan pernyataan Dewan Presideum Imaba. Dengan demikian, tidak ada peraturan paten yang menyatakan bahwa pembentukan DPD itu resmi.

”Jadi, DPD itu kalo menurut saya semuanya ilegal karena belum masuk dustur, termasuk DPD Pamekasan apalagi DPD Jabodetabek yang masi belum terstruktur”, jelasnya.

Pengurus  DPW Imaba Jabodetabek, Kanzul Fikri Syah menjelaskan, DPD Imaba Jabodetabek sendiri sudah terbentuk sejak tahun 2010. Namun, secara konstitusi baru tersusun pada tahun 2014. Pada saat itu, DPW Imaba Jakarta berubah nama menjadi DPW IMABA Jabodetabek.

”Kondisi geografis yang kurang memungkinkan jika hanya berpusat pada satu wilayah yakni Jakarta. Tentunya membutuhkan koordinator dari setiap daerah yang ada. Hanya saja, DPD yang mereka maksudkan memang masih belum terstruktur dengan jelas sepeti DPD Imaba yang berada di Pamekasan,” terang Ketua Demisioner Imaba Jabodetabek.

Meski demikian, dua kandidat delegasi dari dau wilayah tersebut tetap mengacu pada pemilih terbanyak. Dengan begitu, hasil kongres menyatakan bahwa suara terbanyak berhak memimpin Imaba ke depan. Akhirnya, peserta kongres member kepercayaan kepada Abd Hamid sebagai Ketua Umum DPP Imaba. (Mas)