Perempuan; Warga Negara Kelas Dua

ADMINPESANTREN Jumat, 24 Juli 2020 06:49 WIB
753x ditampilkan Galeri Headline Artikel Ilmiyah Kolom Alumni

Oleh : Masluhah Jusli*

Seorang penulis kondang yang pernah meraih penghargaan internasional tahun 2018 menguraikan suatu pernyataan yang cukup kontrofersial dalam bukunya, “Cantik Itu Luka”. Eka mengatakan bahwa di dunia ada dua jenis perempuan untuk dicintai, pertama yang dicintai untuk disetubuhi dan tipe yang kedua adalah perempuan yang dicintai untuk disayangi. Sebuah satire terhadap sistem yang dibangun untuk memuaskan hasrat lelaki.

Saya akan memulai dari isu yang sempat viral pada awal Juli tahun ini, yakni perihal penggeseran waktu perumusan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) oleh DPR yang agaknya bukan suatu keputusan yang tepat. Musababnya, pada pertengahan tahun 2019 lalu, RUU PKS juga mengalami penundaan serupa yang mengakibatkan adanya aksi dari kalangan mahasiswa, dan komunitas gerakan feminis di Jakarta. Setelah dijanjikan akan dibahas lebih lanjut pada tahun 2020, secara sepihak anggota dewan memutuskan untuk menunda perumasan RUU PKS tersebut hingga tahun 2021 mendatang. Hal itu membangun persepsi masyarakat bahwa adanya ketidak pedulian anggota dewan terhadap perilaku kekerasan seksual maupun korban dari kejahatan tersebut yang didominasi oleh perempuan.

Dilansir dari laman Kompas.com, Menurut komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Mariana Amiruddin, angka kekerasan seksual mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, tercatat adanya peningkatan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 792 persen, yakni dalam 12 tahun terakhir angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia melonjak hampir 8 kali lipat. Pada tahun 2019 saja, dilaporan 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Belum lagi yang tidak berani melapor, entah karena trauma, ketakutan, dan lain sebagainya.

Kita juga dapat mengilas balik pada kasus pembunuhan anak berencana di Sawah Besar yang terungkap pada bulan Maret lalu, dimana pelaku pembunuhan tersebut merupakan korban kekerasan seksual pacarnya. Akhir Juni lalu jagat maya juga dihebohkan dengan berita pemerkosaan terhadap gadis asal Bali dimana pelakunya tidak lain adalah sepupu (kemudian menikah) dan mertuanya sendiri. Dimana korban dan keluarga masih belum berani melaporkan lantaran pelakunya terhitung keluarga dekat. Di Madura, tepatnya di daerah Bangkalan, baru-baru ini juga sempat beredar berita tentang seorang gadis yang diperkosa secara bergilir oleh 7 orang lelaki, lalu sehari setelah melaporkan ke aparat kepolisian, gadis tersebut ditemukan meninggal.

Terkadang saya sendiri bingung, dan bertanya-tanya. Kiranya apa yang membuat perumusan peraturan tersebut mangkrak bahkan sampai ditunda beberapa kali. Ada yang bilang bahwa aturan tentang PKS terbilang rumit dan alot sehingga membutuhkan banyak waktu. Mungkin saja hal tersebut yang melatarbelakangi penggeseran RUU PKS dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) oleh DPR. Beberapa orang juga berpendapat, hal itu karena adanya benturan dengan agama dan budaya kita yang tidak sesuai. Misalnya tentang marital rape (pemerkosaan dalam pernikahan). Sebagian orang berpendapat bahwa istri sah-sah saja dipaksa berhubungan seksual oleh suami, bahkan merupakan suatu kewajiban mutlak. Meski tidak sedikit pula penelitian yang membuktikan bahwa adanya pemaksaan dalam hubungan seksual dapat menyebabkan depresi, tekanan psikologis, penyakit kelamin, dan lain sebagainya.

Kenapa aturan PKS menjadi begitu alot? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan sebuah spekulasi sederhana. Ada berapa banyak perempuan di DPR?

Menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, dari total 575 anggota DPR periode 2019-2024 tedapat sekitar 458 orang laki-laki dan sisanya 117 orang perempuan. Dengan kata lain tidak lebih dari 21 persen saja, perempuan menduduki kursi DPR.

Lalu, pertanyaan selanjutnya, dari 117 orang, berapa banyak perempuan yang concern di bidang hak perempuan di DPR? berapa orang yang memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap isu kekerasan seksual? Di budaya kita, perempuan harus kalem, manut, dan mendengarkan. Menjadi warga negara kelas dua, menjadi sesuatu yang dipandang sebelah. Bahkan tidak jarang dalam beberapa kasus kekerasan seksual, perempuan acap kali diposisikan sebagai korban sekaligus pelaku. Disalahkan terus-menerus. Katanya, karena pakaiannya, adapula karena perilakunya, karena perempuan memberikan ruang untuk tindak kejahatan.

Sebagai seorang perempuan, saya akan memberikan satu nasihat, jangan pernah percaya dengan janji politik. Muhammad Darwis bilang, janji-janji manis yang diucapkan, tidaklah beda dengan angin soba; datang menebar keindahan, lalu pergi meninggalkan duka.

* Penulis adalah alumni Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata sekaligus wisuda terbaik Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2020.