Boikot Produk Prancis; Jihad Ekonomi & Seberapa Besar Dampaknya?

ADMINPESANTREN Rabu, 4 November 2020 07:22 WIB
406x ditampilkan Galeri Headline Artikel Ilmiyah Opini Santri

Oleh: Khotibul Umam*

Seruan boikot produk Prancis kian menggema di berbagai negara mayoritas muslim di seluruh dunia. Tidak terkecuali di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, imbauan untuk memboikot semua produk asal Prancis diserukan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sekjen MUI, Anwar Abbas, mengatakan langkah boikot ditempuh untuk 'menekan' Presiden Emmanuel Macron atas pernyataannya yang 'arogan' dan menyakiti hati ummat Islam.

Kehebohan ini berakar dari pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan tidak akan menarik karikatur Nabi Muhammad SAW dan berperang dengan Islam radikal. Kebebasan berpendapat yang yang digaungkan Macron dianggap terlalu melampaui batas dan kebablasan sehingga mencederai kehormatan, kesucian hingga kesakralan nilai hingga simbol agama Islam.

Apakah boikot itu? Dalam dunia internasional juga dikenal dengan istilah embargo.  Embargo dimaksudkan untuk menekan transaksi baik jual beli maupun pelayanan lainnya. Embargo biasa dilakukan oleh negara yang kuat dan memiliki pengaruh dalam politik internasional. Boikot dengan embargo hampir sama, namun boikot lebih sederhana dan langsung mendapatkan dampak bagi yang diboikot. Boikot itu ditujukan langsung kepada suatu individu atau perusahaan atau hasil dari suatu usaha baik individu maupun kelompok. Jadi boikot langsung menuju sasaran, yaitu hasil produksi.

Boikot ekonomi merupakan salah satu persoalan yang begitu sensitif, namun demikian, para dai dan ulama kondang di era ini tidaklah berdiam diri dan menahan fatwanya, Ustad Abdus Somad menyerukan bahwa boikot produk dari negara yang jelas menghina agama Islam adalah sebagai bentuk jihad ekonomi. Buya Yahya menilai pemboikotan produk Prancis ini sah dalam Islam dengan tujuan untuk ‘menjewer’ Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Di mana pidato dan sikap Emmanuel Macron ini dinilai sudah menghina Islam dan melukai hati ummat muslim dunia. “Karena kalau diboikot nanti rakyat (Prancis) akan mengalami satu perubahan ekonomi, nanti yang disalahkan itu presiden-nya, biar tobat.” Jelasnya di Channel Youtube Albahjah.

Tentang fatwa boikot sendiri, Syaikh Al-‘Allamah Abdurrahman Assa’diy Rahimahullah berkata: “Maka jihad melawan musuh-musuh dengan pemboikotan yang merata terhadap mereka bagian dari jihad yang paling agung di era ini.” Sedangkan Syaikh Hasan bin Masyhur Alu Salman Hafizhahullah berkata: “Dan dengan tanpa keraguan lagi, sesungguhnya pemboikotan dalam syari’at memiliki dasar hukum, dan dia (boikot ekonomi) merupakan penampakan dari sikap bara’ (berlepas diri) dan bagian, warna, dari warna-warna boikot yang disyari’atkan, akan tetapi tidak boleh tidak di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan dan kait-kait yang harus (diperhatikan), dan memunculkan hal itu dengan pondasi dan pendudukan (yang benar) menjadi jelas dari sela-sela fatwa para ulama yang Rabbaniy.”

Lantas apakah dampaknya bagi perekonomian di Prancis? Sebagai negara yang terbuka dengan total pangsa ekspor terhadap PDB mencapai lebih dari 30%, ekspor Prancis ke negara-negara muslim seperti Timur Tengah pasti akan mengalami penurunan. Jika mengacu pada data Observatory Economic Complexity 2018, total ekspor Prancis ke berbagai negara muslim mencapai US$ 41,1 miliar atau setara dengan 7,29%, dari total ekspor keseluruhan negara itu, yang mencapai lebih dari US$ 530 miliar.

Namun banyak ekonom menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan terbilang kecil dan hanya bersifat jangka pendek saja dan jauh lebih kecil daripada dampak ekonomi yang didapatkan dari covid dan lockdown. Bahkan Kementerian Luar Negeri Prancis menyebut boikot tak ada gunanya. Asosiasi Industri Makanan Nasional Prancis (ANIA) mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk menilai konsekuensi ekonomi bagi pasar Timur Tengah yang mewakili 3% dari semua ekspor.

Berkaca pada kasus yang sama pada negara Denmark tahun 2006 silam. Buntut karikatur Nabi Muhammad yang dilansir koran Denmark. Saat itu, boikot terhadap produk-produk Denmark terus dikampanyekan. Di banyak supermarket dipasang spanduk penolakan terhadap produk-produk Denmark. Nilai kerugiannya ditaksir mencapai US$ 158,4 juta, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2005. Perusahaan makanan, terutama yang menjual produk susu, merupakan yang terkena dampak paling parah.

Pada tahun 2006, Pusat Penelitian Ekonomi dan Bisnis melihat ekspor Denmark ke 39 negara Islam untuk menganalisis kemungkinan efek boikot terhadap ekonomi. Dari awal tahun hingga Oktober 2005, ekspor berjumlah 11,8 miliar kroner Denmark atau setara dengan US$ 1,88 miliar. Nilai tersebut setara dengan 2,4% dari ekspor barang Denmark, menurut Cebr dan setara dengan 0,5% dari produk domestik bruto negara itu. Lembaga pemikir tersebut mengatakan pada saat itu bahwa dalam skenario terburuk, PDB Denmark mungkin turun sebesar itu jika ekspor Denmark ke negara-negara tersebut menghilang sama sekali selama setahun.

Artinya jika menggunakan metode kalkulasi yang sama dengan PDB nominal Prancis mencapai US$ 2,8 trilun pada 2018, maka berdasarkan kalkulasi kasar saja nilai ekspor ke negara muslim berkontribusi sebesar 1,4% dari PDB Prancis. Terlepas dari dampak ke perekonomian yang diderita oleh Prancis, konflik seperti ini semakin membuat disintegrasi global yang sudah dipicu oleh adanya pandemi Covid-19.

Terlepas dari besar atau tidaknya dampak yang diberikan, boikot memang adalah cara termudah sebagai muslim dalam melawan pihak atau negara yang menghina atau melecehkan Nabi Muhammad. Sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka jelas ummat Islam akan sakit hati dan tidak rela jika junjungannya dilecehkan. Justru mereka yang masa bodoh dan tidak berespon sama sekali harus dipertanyakan Islamnya, karena tanpa Nabi Muhammad mungkin kita masih berada di dunia kelam jahiliyyah.

Selain itu, belajar dari peristiwa ini RH. Moh. Tohir Zain berpendapat bahwa sudah saatnya ummat Islam untuk bisa membuat produk-produk sendiri dan tidak selalu bergantung pada produk luar negeri. Ummat Islam diminta untuk lebih berdikari dan mandiri dalam segi ekonomi terutama sektor pangan, khususnya di Indonesia. Sangat disayangkan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia belum bisa menjadi mayoritas dalam urusan ekonomi.

*Santri aktif Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata sekaligus Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAI Al-Khairat Pamekasan

gambar: ekbis.sindonews.com