Toleransi Dalam Bingkai Moderasi Beragama

ADMINPESANTREN Selasa, 27 April 2021 06:48 WIB
146x ditampilkan Galeri Headline Artikel Ilmiyah Opini Santri

Dalam kurikulum pendidikan madrasah tahun ini mulai diterapkan istilah kurikulum moderasi beragama. Ketentuan kurikulum moderasi beragama diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) tahun 2019. Dalam tataran praktisnya dan cenderung masih menjadi perdebatan, adalah dengan upaya meletakkan materi sejarah khilafah, jihad, dan moderasi beragama dalam bingkai korelatif sebagai bentuk perjuangan membangun peradaban modern. Dari sekian banyak terma moderasi beagama yang ada, moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari terma toleransi atau toleran. Moderasi beragama adalah proses, sementara sikap toleransi adalah hasil atau buah (outcome) jika moderasi berhasil diterapkan.

Kata toleransi itu sendiri bisa berarti kelapangan dada, dalam pengertian memberikan kesempatan orang berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan berpikir dan keyakinan orang lain. Toleransi dalam konteks ini dapat dirumuskan sebagai satu sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda. Toleransi berfungsi secara dua arah, yakni mengemukakan pandangan dan menerima pandangan dalam batas-batas tertentu namun tidak merusak keyakinan masing-masing. Hakikat toleransi terhadap orang lain merupakan satu prasyarat yang utama bagi terwujudnya kerukunan nasional. Sementara itu kerukunan nasional merupakan pilar bagi terwujudnya pembangunan nasional. Melalui sikap toleran dan saling menghargai secara subtantif antar sesama, maka akan terwujud interaksi dan kesepahaman yang baik di kalangan masyarakat beragama sehingga bisa terwujud tata kehidupan yang aman, tenteram, dan rukun. 

Dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang diterbitkan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan tahun 2019, toleransi merupakan salah satu indikator paling signifikan untuk menciptakan kerukunan, yaitu sebuah kondisi kehidupan masyarakat majemuk yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan serta kebebasan menjalani ibadah masing-masing.

Indonesia pernah mengalami berbagai konflik kekerasan sosial keagamaan, konflik-konflik tersebut berakibat pada kerugian yang tak ternilai, baik harta benda maupun jiwa. Peristiwa kekerasan tersebut sering terjadi dan banyak diberitakan di media, baik media cetak maupun elektronik. Maraknya konflik kekerasan sosial keagamaan tidak selalu dipicu oleh pihak mayoritas sebagai oknum yang memulai masalah. Setiap pihak tetap memiliki tanggung jawab yang sama untuk senantiasa mencegah terjadinya konflik sosial keagamaan.

Peristiwa-peristiwa konflik kekerasan tersebut sejatinya tidak menggambarkan identitas kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, karena secara historis bangsa Indonesia yang majemuk ini selama berabad-abad telah mempraktikkan prinsip hidup bersama yang harmonis. Sejak wilayah Nusantara ini belum dapat disebut sebagai negara secara politik, bangsa Indonesia telah memegang teguh semboyan “bhinneka tunggal ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Kebhinekaan hanya bisa bertahan lama manakala kita dapat mengembangkan kultur toleransi yang sejati, bukan toleransi karena terpaksa atau toleransi yang dibungkus kepura-puraan. Bangsa Indonesia harus mampu memelihara kebhinekaan dan mewujudkan amanat persatuan sebagaimana tertuang dalam Pancasila sila ketiga melalui sikap toleransi tersebut. Tanpanya, bangsa dengan banyak ragam keyakinan dan ratusan jenis suku atau etnis ini dapat hancur karena pertikaian.

Dari uraian tersebut, upaya membangun kerukunan bukan hal sederhana, dibutuhkan kebijaksanaan, strategi dan beragam pendekatan baik yang bersifat sosiologis maupun teologis. Upaya membangun kerukunan dalam masyarakat membutuhkan modal sosial. Banyak ahli telah menjelaskan modal sosial yang dapat membantu masyarakat dalam menciptakan situasi damai.

Sebagian menyebut bahwa semakin kuat jaringan kewarganegaraan dalam sebuah masyarakat, semakin kecil kemungkinan terjadinya kekerasan komunal antar warga. Jaringan keterlibatan warga yang mampu menumbuhkan sikap saling percaya antar sesama warga ini adalah modal sosial yang berharga. Semakin kuat jaringan kewargaan dalam masyarakat, semakin besar kemungkinan bagi warganya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, termasuk koordinasi dalam meredam potensi konflik.

Jaringan kewargaan tersebut mencakup jaringan kewargaan formal maupun informal. Jaringan kewargaan formal bisa dalam bentuk asosiasi, sedangkan keterlibatan warga yang bersifat informal seperti makan malam bersama, saling mengunjungi, pertemuan di warung, di jalan, dan lain-lain. Semakin banyak jaringan kewargaan dalam sebuah masyarakat, maka semakin ia berpotensi menjadi modal sosial yang dapat membantu masyarakat dalam menciptakan situasi damai.

Oleh karenanya proses harmoni dan integrasi sosial akan terbentuk jika terdapat tiga hal yaitu; Pertama, kesadaran keberagaman sebagai fitrah sosial; Kedua, ketaatan pada hukum; Ketiga, trust dan ikatan antar warga. Konflik komunal yang terjadi adalah disebabkan karena mulai pudarnya kearifan lokal dan minimnya ruang publik, dua hal yang melemahkan ikatan warga. Melemahnya ikatan warga yang berkelindan dengan aneka faktor lain seperti sejarah, politik, ekonomi, dan budaya, menyebabkan berbagai pertentangan antar warga mudah bergeser dari ketegangan personal ke konflik komunal dan menjerumus pada konflik etnis dan agama.

Demikianlah, toleransi dari setiap warga negara sangat dibutuhkan dalam mewujudkan harmoni sosial. Upaya membangun kerukunan antar sesama tidak bisa hanya dengan memandang perbedaan sebagai fakta sosial yang fragmentatif, namun juga perlu adanya keterlibatan aktif dalam upaya meredam konflik sehingga cita-cita membangun bangsa dapat terwujudkan dengan sempurna. (Redaksi)