Mengurai Keprihatinan Terhadap Pendidikan Indonesia

ADMINPESANTREN Selasa, 18 Mei 2021 07:40 WIB
167x ditampilkan Galeri Headline Artikel Ilmiyah Opini Santri

Pendidikan adalah kunci utama terwujudnya cita-cita suatu negeri. Pendidikan yang baik diharapkan mampu mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin, terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya. Karenanya, ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Keadaan seperti itu malah akan menimbulkan masalah–masalah lain mulai dari pengangguran, kenakalan remaja, pergaulan bebas dan lain-lain. 

Dalam hal ini, pemerintah sepatutnya mendapatkan sorotan. Permasalahan paling pelik di tubuh pemerintahan negeri ini terkait masalah pendidikan berupa ‘keanehan’ sistem yang sering kali berubah-ubah. Dibilang sebagai penyesuaian kurikulum dengan perkembangan zaman, tapi tetap saja itu aneh. Buktinya di setiap pergantian kepemimpinan negara yang baru selalu saja terjadi pergantian sistem. Kalaupun umat manusia dituntut untuk berikhtiyar, setidaknya bukanlah hal yang berlebihan dan terkesan dipaksakan seperti ini.

Belum lagi masalah mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan di Indonesia menjadi sulit bagi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain kemauan mereka yang tidak pernah tumbuh dan sadar untuk berpendidikan, faktor ekonomi menjadi alasan utama  mereka untuk semakin menghindar. Pemerintah memang sudah mengadakan program pendidikan gratis, namun masih ada biaya-biaya lain yang menghantui siapa saja yang mau untuk berpendidikan. Apalagi dengan biaya kebutuhan hidup yang semakin meninggi, terkadang membuat masyarakat lebih memilih untuk bekerja mencari nafkah dibanding harus melanjutkan pendidikannya. Mereka lantas beranggapan kalaupun sekolah kemudian kuliah, toh ujung-ujungnya akan sama mencari pekerjaan.

Paradigma masyarakat semacam ini semakin diperparah dengan rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Perhatian yang diberikan pemerintah dalam hal pendidikan di kota dan di desa sangatlah berbeda. Pemerintah seakan lebih menaruh perhatian pada pendidikan di daerah perkotaan sehingga membuat kualitas pendidikan di perkotaan dan pedesaan menjadi timpang. Salah satu contohnya ialah dalam masalah kesejahteraan guru. Gaji guru di desa jauh lebih rendah dibanding gaji guru di kota. Hal ini menyebabkan banyak guru yang lebih memilih bekerja di kota dari pada desa. Alhasil kualitas guru di kota lebih baik dibanding guru di desa.

Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang tergorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini bisa saja terjadi mengingat kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat berjalan gradual.

Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah  pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Kesempatan tersebut tidak dapat dibedakan menurut  jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak lokasi geografis. Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini.

Pendidikan di Indonesia juga membutuhkan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Saat ini mutu proses pembelajaran belum mampu membuktikan pembelajaran yang berkualitas. Hasil-hasil pendidikan juga belum didukung oleh sistem pengujian dan penilaian yang melembaga dan independen, sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara ojektif dan teratur. Uji banding antara mutu pendidikan suatu daerah dengan daerah lain belum dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga hasil-hasil penilaian pendidikan belum berfungsi untuk penyempurnaan proses dan hasil pendidikan.

Maka, dari sekian banyak problematika yang melanda pendidikan Indonesia, penting dalam rangka penyelesaiannya, pemerintah meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Tidak ada yang dikecualikan, malah patut mendapatkan perhatian lebih bagi masyarakat yang memang tidak mampu dalam hal biaya pendidikan. Apalah artinya Indonesia dikoar-koar sebagai negara dengan bangsa yang besar, namun hanya sebagian orang yang dapat mengenyam pendidikan. (Redaksi)