Edukasi Masyarakat; Jalan Hijrah dalam Teknologi

ADMINPESANTREN Selasa, 19 Oktober 2021 06:32 WIB
308x ditampilkan Galeri Headline Artikel Ilmiyah Opini Santri

Oleh: Moh. Abdul Majid Al Ansori*

Perkembangan teknologi sudah menjadi keniscayaan zaman yang tidak mungkin dipungkiri. Kehidupan umat manusia akan terus berlangsung dinamis seiring dengan kedigdayaan ilmu pengetahuan. Teknologi yang ibarat kata hari ini sudah menjadi spektrum kebutuhan massal menjalar ke segala bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, bahkan politik. Sehingga tidak mengherankan bila beberapa oknum politik justru dibui sebagai imbas lantaran kurang cakap bermedia digital. Wassalam.

Eksistensi teknologi kini lebih banyak menggandrungi kehidupan manusia dalam aspek digitalisasi peran. Setiap lini kehidupan disuguhi dengan tawaran format digitalisasi yang menggiurkan. Sebut saja, digitalisasi pendidikan, menawarkan aneka ragam pelayanan elektronik seperti e-rapor dan e-learning. Begitu pula digitalisasi pelayanan publik yang ditaksir menyita anggaran triliyunan rupiah seperti e-KTP dan e-government. Sama halnya dengan digitalisasi ekonomi kreatif yang marak digeluti masyarakat akhir –akhir ini dengan aneka aplikasinya seperti e-commerce, e-wallet, dan e-money. Hingga pada urusan kriminalitas sekalipun, media digital turut menjadi lumbung beroperasinya pelaku kejahatan mulai dari tingkatan terendah seperti perilaku buliyying, plagiarisme, dan pencemaran SARA, hingga tingkatan tertinggi seperti pishing, hacking, dan spamming.

Dari realitas itu, masyarakat awam kemudian merasa was-was dan khawatir pada kondisi zamannya sendiri. Memunculkan asumsi untuk ‘hijrah’ dari digitalisasi kehidupan yang seakan membelenggu dan menipu. Membangun kembali sekat-sekat ruang dan waktu yang sebelumnya telah ditembus oleh kemajuan teknologi. Mengasingkan diri dari kehidupan sosial, beralih pada pola kehidupan konvensional, hingga fobia terhadap semua jenis perangkat digital.

Namun, Sejatinya sikap demikian layaknya seorang prajurit pecundang yang enggan berperang lantaran khawatir terhunus pedangnya sendiri. Sebab, peranan teknologi digital dalam kehidupan sebenarnya tidak lebih dari alat. Alat yang secara potensial dapat berdampak positif begitupula negatif tergantung cara dan kinerja penggunanya. Lagi pula, menjauhi teknologi justru akan mengakibatkan masyarakat Indonesia semakin tertinggal dari bangsa lain. Kalaupun boleh meminjam istilah agama, era digital telah menjadi momentum dan ladang jihad serta berlomba-lomba dalam kebaikan.

Dari situlah, komitmen ‘hijrah’ dalam teknologi bukan lantas diartikan menjauhi bahkan memusuhi. Melainkan, hijrah dalam teknologi berarti berupaya mengalihkan potensi-potensi negatif (cyber crime) yang sifatnya merugikan, pada tujuan-tujuan positif yang sifatnya menguntungkan baik secara sosial maupun finansial. Masyarakat cepat maupun lambat harus mengubah cara berpikir dan perilaku mereka terhadap teknologi. Tentunya dalam perwujudan cita-cita mulia ini harus disertai dengan adanya edukasi dari pihak yang lebih mengerti, utamanya pemerintah. Sebab, perubahan pola pikir yang sistematis dan terarah selalu membutuhkan bimbingan dan pelatihan. Itu semua dengan tujuan agar konteks hijrah dalam teknologi tidak lagi disalah artikan.

Oleh karena itu, dalam upaya mentransmisikan wawasan serta mengedukasi masyarakat seputar teknologi digital, Pemerintah Republik Indonesia dengan mengusung tema “Indonesia Menuju Transformasi Digital”, merilis Program Nasional Literasi Digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI bersama dengan GNLD Siberkreasi dan Facebook. Kegiatan tersebut berlangsung di seluruh pelosok tanah air mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dari bulan Mei sampai bulan Desember 2021.

Program pemerintah sebesar ini bertujuan jelas untuk mengedukasi masyarakat Indonesia seputar etika komunikasi digital dan menghindari tindak kehajatan digital. Sebab, menurut data Kemkominfo, kasus persebaran hoaks (berita bohong) terkait Covid-19 hingga Juli 2021 mencapai angka 3.777 kasus. Belum lagi persebaran hoaks dengan tema-tema lain seperti pendidikan, politik, hingga kehidupan para selebritis, sungguh tak terhitung jumlahnya. Sementara, dampak yang ditimbulkan dari aksi penyebaran hoaks sangatlah besar, seperti kesalah pahaman, informasi yang keliru, bahkan menyerang psikis korbannya. Tidak hanya itu, kasus-kasus kejahatan di dunia digital dapat merugikan dari sisi finansial. Sudah banyak korban-korban penipuan online yang merugi hingga jutaan rupiah.

Oleh karena itu, Program Literasi Digital membahas empat pilar utama literasi digital meliputi budaya bermedia digital (digital culture), aman bermedia digital (digital safety), etis bermedia digital (digital ethics), dan cakap bermedia digital (digital skills). Digital Culture merupakan hasil kreasi dan karya masyarakat yang berbasis digital. Hal itu dapat tercermin dari perilaku berpikir, berkomunikasi, serta berinteraksi dengan perangkat digital, seperti penggunaan sosial media dan berbelanja online. Sementara Digital Safety lebih kepada upaya untuk melindungi diri (akun) dari bahaya pelaku kejahatan digital. Hal ini dapat ditempuh dengan penggunaan OTP (One Time Password) atau cyber security lainnya.

Adapun Digital Ethics lebih menitik beratkan pada pemahaman terhadap cara bersikap saat berselancar di dunia digital, seperti menjaga privasi orang lain, tidak menyinggung SARA, hingga menhindari praktek buliyying. Dan terakhir yaitu Digital Skills yang berarti upaya untuk mengembangkan keterampilan diri dalam memanfaatkan media digital. Pemanfaatan tersebut bisa dalam upaya membangun reputasi diri (personal branding) atau untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah.

Dengan upaya sedemikian rupa, tujuan untuk mendukung percepatan transformasi digital, peningkatan kapasitas dan kualitas pemanfaatan digital, serta membangun masyarakat yang bertanggung jawab terhadap aktivitas digital dapat terwujudkan. Sehingga, Kemkominfo menargetkan 10 ribu masyarakat Indonesia telah terliterasi digital pada tahun 2021 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapan angka 50 ribu di tahun 2024.

Penulis kira, target yang diusung Kemkominfo cukup realistis. Mengingat angka pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta jiwa dengan 87%-nya aktif di sosial media sehingga Indonesia menempati urutan ke-4 pengguna sosial media terbesar di dunia, setelah India, Amerika Serikat, dan Brazil. Namun sayangnya, Indonesia juga menduduki peringkat ke-2 dalam hal jumlah kasus kejahatan siber, setelah Ukraina. Dibilang miris boleh saja, namun masyarakat tidak boleh pesimis. Seiring dengan adanya berbagai upaya edukasi yang digalakkan oleh pemerintah, angka kejahatan digital di Indonesia lambat laun semoga mengalami penurunan. Aamiin, wallahu a’lam.

* Santri aktif Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata