Pendidikan, Antara Tugas Fitrah dan Tugas Profesional

ADMINPESANTREN Jumat, 4 Juni 2021 06:04 WIB
458x ditampilkan Galeri Headline Artikel Ilmiyah Kolom Alumni

A. Mufti Khazin, MHI.

Pendahuluan

Pendidikan didefinisikan sebagai suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam defenisi ini, kata “mendewasakan” berasal dari akar kata dewasa yang mempunyai arti akil balig atau telah mencapai kematangan alat reproduksi dan juga mempunyai arti matang dalam pikiran, pandangan, emosi, dan lain sebagainya. Untuk arti yang pertama, kematangan alat reproduksi, sebagai proses alamiah yang bisa terjadi dengan sendirinya tanpa daya upaya. Tentunya mengecualikan sebagian kecil orang yang mungkin memiliki kelainan. Namun, untuk arti yang kedua, kematangan pikiran, pandangan, emosi dan lain sebagaimananya, merupakan persoalan besar yang tidak ada bandingnya dalam kehidupan. Untuk mengambarkan betapa besarnya persoalan ini, kita dapat membayangkan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa menurunkan ajaran-ajaran melalui para nabi dan rasul-Nya untuk tujuan kedewasaan dalam arti kedua ini.

Hakikat ajaran-ajaran agama, pada dasarnya, adalah didikan Tuhan untuk umat manusia agar mereka memiliki pikiran dan pandangan yang benar tentang hidup dan kehidupan, emosi yang terarah dan bahkan sampai pada bidang pembangunan peradaban umat manusia, Tuhan terlibat langsung.

Nash berupa ayat Alquran yang menjelaskan bahwa Tuhan secara langsung yang menjalankan tugas mengajar umat manusia terdapat dalam Surah al-‘Alaq ayat 3-5:

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْۗ

Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena.

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

Nash berupa Hadis yang menjelaskan bahwa Tuhan secara langsung yang mendidik, khususnya mendidik Nabi Muhammad saw.  terdapat dalam sebuah riwayat yang disebutkan kitab al-Jami’ al-Shaghir:


أَدَّبَنِيْ رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِـيْ

      Tuhan telah mendidikku dengan didikan yang terbaik.

Nash berupa ayat Alquran yang menjelaskan bahwa Tuhan mengajarkan ilmu penge-tahuan dan teknologi, secara eksplisit teknik membuat baju besi, terdapat dalam Surah al-’Anbiya’ ayat 80:

وَعَلَّمْنَٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنۢ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَٰكِرُونَ


Dan telah Kami ajarkan kepadanya (Nabi Daud a.s.) membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).

Masih banyak ayat lain yang senada dengan pengertian sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Ini membuktikan bahwa Allah adalah pendidik dan pengajar bagi umat manusia baik terkait pendidik mental, spritual dan teknologi. Ini pun turut membuktikan bahwa pendidikan itu adalah kewajiban agama dan keniscayaan bagi kehidupan umat manusia sebagai pengelola bumi (khalifah Tuhan di bumi). Pendidikan adalah proses belajar. John Dewey berpendapat bahwa belajar adalah bagian hidup itu sendiri bukan untuk mempersiapkan masa depan karena belajar adalah proses yang membantu manusia menjadi berkembang dan memanusiakan manusia sehingga pendidikan membantu manusia untuk membuat dirinya menjadi manusia sempurna (insan kamil) atau mendekati.

Pendidikan sebagai Tugas Bersama

Pada dasarnya, tugas mendidik adalah tugas bersama. Orang tua dalam keluarga, khususnya ayah, bertanggung jawab pada pendidikan putra putrinya. Masyarakat juga mempunyai peran aktif dalam pendidikan yang terbentuk dalam mekanisme kontrol sosial. Demikian juga negara mempunyai tugas dalam pendidikan yang telah tertuang dalam UUD 1945 dan tercermin dalam pembuatan undang-undang dan peraturan.

Agama mengamanahkan kepada setiap orang tua untuk memperhatikan pendidikan generasinya. Jadi menurut agama, pendidikan itu kewajiban orang tua seperti tersurat dalam Surah al-Tahrim  ayat 6: Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari Api Neraka.”

Masyarakat juga harus berperan aktif dalam semua sisi kebajikan dan aktif menolak kemungkaran yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Peran masyarakat demikian masuk dalam jargon amar makruf nahi munkar. Inilah disebut kontrol sosial (social control). Sedangkan peran aktif dimaksudkan bahwa peran itu bukan sekadar reaktif terhadap masalah yang timbul tetapi masyarakat juga dituntut untuk melakukan rekayasa sosial dengan cara menyelesaikan masalah yang timbul, merumuskan masalah yang tidak tampak, dan menemukan serta mewujudkan formulasi solusinya.

 Di sisi lain, negara sebagai institusi kekuasaan politik juga mempunyai tanggung jawab yang nyata terhadap eksistensi pendidikan bagi seluruh warganya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, berbagai ragam perundang-undangan dan peraturan.  Dalam UUD 1945 Pasal 31 disebutkan sesuai hasil perubahan (amandemen): ayat (1) Setiap warga berhak mendapat pendidikan; ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; dan ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. serta, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Ayat 1 menyatakan bahwa mendapat pendidikan adalah hak warga negara. Negara wajib menyampaikan hak mereka dengan menggunakan perangkat kekuasaan politik yang dimilikinya.

Ayat 2 mengandung dua poin: pertama disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidik dasar. Artinya kewajiban negara ini bila tidak diindahkan maka warga negara akan kehilangan peluangnya dalam kehidupan bernegara. Misalnya bantuan dana tunai untuk orang berupa program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial hanya akan diberikan kepada keluarga yang memiliki anak yang sedang belajar di tingkat pendidikan dasar. Konsekuensinya, bila dalam suatu keluarga miskin ada anak yang tidak sekolah maka negara tidak dapat memberi bantuan PKH pada keluarga tersebut. Poin kedua adalah bahwa biaya penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab negara. Pendidikan dasar di Indonesia terhitung Juni 2015 sudah memasuki wajib belajar 12 tahun (wajar 12 tahun).

Ayat 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional memiliki dua sasaran; yaitu membangun rohani dan jasmani. Hal ini sesuai dengan sistem kepercayaan yang dianut oleh seluruh warga Negara Republik Indonesia.

Ayat 4 menyatakan bahwa anggaran biaya penyelenggaraan pendidikan dinaikkan menjadi 20% dari seluruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Amanat UUD 1945 hasil amandemen ini mengharuskan pimpinan negara untuk mengalokasikan sebesar 20% APBN yang berarti bahwa negara memberi perhatian sangat besar pada bidang pendidik melampaui kementerian yang lain.

Profesionalisme di Dunia Pendidikan

Sebagaimana dipaparkan bahwa tugas pendidikan adalah tugas bersama, pada tahap selanjutnya negara terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada warga negaranya dengan membangun gedung sekolah, mengangkat guru dan tenaga kependidikan, meningkatkan anggaran, dan lain sebagainya.  Sebagai sebuah organisasi, negara menuntut para pemangku tugas pendidikan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, termasuk mempertanggungjawabkan profesionalismenya dengan berbagai beban administrasi yang banyak dan detail, sehingga terkesan dan dirasa mengurangi fokus pada peningkatan kemampuan profesionalismenya karena terbebani persoalan administrasi yang ruwet. 

Keadaan ini semakin lama dirasa kurang menguntungkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan di dunia pendidikan. Sehingga muncul kesan bahwa pemenuhan administrasi lebih menonjol dari pada pencapaian hasil pembelajaran. Di kota-kota besar, bermunculan lembaga bimbingan belajar (bimbel) seperti Primagama, Nurul Fikri, Ganesha Operation dan lain sebagaimana. Fenomena ini menunjukkan bahwa sekolah tidak cukup untuk memberi pelayanan bagi pencapaian hasil belajar secara maksimal, sehingga untuk memaksimalkan hasil belajar para siswa harus menambahkan kegiatan ekstra kurikuler di luar kegiatan yang diadakan oleh sekolah dengan mengikuti kursus di lembaga kursus dan bimbingan belajar. Fenomena ini setidaknya menjadi bukti kegagalan sekolah formal untuk mencapai hasil belajar maksimal.

Keadaan semacam ini dirasakan hampir semua kalangan. Bahkan Presiden RI saat ini menilai kebanyakan guru saat ini tak fokus kegiatan mengajar karena terlalu sibuk mengurus persoalan administrasi di sekolah. Alhasil beban administrasi para guru itu pun menjadi persoalan dalam pendidikan di Indonesia. Secara khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga menyebut hal tersebut tidak jelas manfaatnya dalam pidatonya yang viral di jagat maya.

Beban Adminstrasi dan Administrasi Humanis

Semua pihak dan para pakar dunia pendidikan menilai bahwa beban administrasi guru sebagai masalah yang dapat mengurangi kreatifitas guru dalam meningkatkan pengetahuannya dan mengurangi fokus pelayanannya pada peserta pendidik dalam mencapai hasil belajar yang maksimal.

Namun apa sebenar administrasi pendidikan itu?  Dan bagaimana posisinya dalam kegiatan pendidikan? Adminstrasi pendidikan adalah serangkaian kegiatan pendidikan  proses melihat dan mensinergikan hubungan antar komponen pendidikan, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan menuju terpenuhnya kegiatan pendidikan yang ideal.

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional RI, administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik operasional, material maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efesien dan efektif.

Dari definisi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa administrasi pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas dan posisinya sangat sentral. Tetapi mengapa dianggap masalah? Administrasi pendidikan mutlak dipenuhi oleh seorang pendidik. Namun, masalahnya ternyata semakin lama berganti menteri bertambah banyaknya administrasi guru saat ini ternyata bukan solusi, justru menjadi beban tambahan yang menguras energi. Administrasi guru dirasa terlalu melimpah, mulai dari kegiatan harian, mingguan, bulanan, semesteran, hingga tahunan.

Beban administrasi guru saat ini tidak hanya berupa silabus dan turunannya semisal, prota (program tahunan), promes (program semester), RPP, KKM, analisa KD, dan sistem penilaian (kognitif). Akan tetapi ditambah dengan administrasi tambahan berupa penilaian afektif dan psikomotorik. Dan setiap aspek terdiri dari berbagai indikator penilaian yang bejibun. Belum lagi guru diperlakukan sebagaimana buruh pabrik yang menghadapi benda mati. Padahal guru menghadapi manusia. Sungguh ini merupakan kemerosotan dalam menghargai profesi guru. Pola kerjanya harus kreatif, variatif, dan inovatif, objeknya adalah benda hidup, prinsip kerjanya agar siswa dapat belajar menyenangkan, komunikatif, dan kreatif, serta diikat oleh tanggung jawab moral dan sosial.

Solusinya administrasi lebih humanis. Maksudnya administrasi guru harus lebih dilangsingkan lagi, agar mereka lebih fokus kepada program pembelajaran dan bimbingan. Misalnya memangkas adiministrasi kenaikan pangkat, administrasi pembelajaran, dll. Presiden pernah berpesan “Jangan lagi ruwet-ruwet, jangan lagi mbulet-mbulet. Saya mau persoalan administrasi guru segera disederhanakan”.

*Penulis adalah alumni Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata sekaligus Pimpinan Umum Majalah Fatwa 1996-1998,  Pimpinan PP. Sumber Mas Almadinah Rombiya Barat Ganding Sumenep, sekarang menjabat Kaprodi Ilmu Falak UIN Sunan Ampel Surabaya.