Bayang Hitam Komersialisasi Pendidikan

ADMINPESANTREN Selasa, 31 Mei 2022 06:28 WIB
320x ditampilkan Galeri Headline Artikel Ilmiyah Opini Santri

Oleh: M. Norcholis Majid*

Dalam membangun sebuah bangsa, pendidikan selalu menjadi kunci utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, karena sektor pendidikan merupakan penentu bagi kemajuan sektor-sektor lainnya, jika pendidikan dilalui dan ditekuni dengan baik, output SDM yang dihasilkan sudah tentu dapat memajukan sektor keahlian mereka, sehingga kemajuan-kemajuan kumulatif dari setiap sektor tersebut akan mengantarkan sebuah bangsa pada puncak peradabannya.

Begitu urgennya pendidikan hingga sesaat setelah Jepang menyerah pada sekutu, hal pertama yang ditanyakan Kaisar Hirohito kepada para jenderalnya adalah jumlah guru yang tersisa. Kaisar menganggap bahwa Jepang telah jatuh karena tidak belajar, Jepang hanya kuat dalam senjata dan strategi perang, tetapi tidak mengetahui cara membuat bom sedahsyat bom atom, jika tidak bisa belajar, bagaimana Jepang akan mengejar ketertinggalan mereka. Hasilnya, Jepang bangkit dan menjadi negara maju kembali hanya dalam kurun waktu 20 an tahun, 50 tahun lebih awal dari yang telah diprediksi dunia setelah kehancurannya.

Bangsa-bangsa yang pernah memimpin peradaban atau bahkan yang sekarang memimpin kemajuan memiliki satu kesamaan, semua bangsa tersebut menghargai, mengapresiasi dan sangat mendukung kemajuan pendidikan, begitu juga bangsa-bangsa yang merosot dari kemajuan peradabannya memiliki satu kesamaan, semangat keilmuan dan gairah pendidikan mereka melemah hingga sampai pada titik nadirnya.

Salah satu ciri bangsa maju juga terdapat pada pendidikannya yang merata, semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama, bagaimana bisa suatu bangsa dapat maju dan berkembang jika pendidikannya tidak merata. Pemerataan kesempatan pendidikan selama ini menjadi masalah yang mendapat banyak perhatian, utamanya pada negara-negara yang sedang berkembang, seperti di Indonesia.

Berdasarkan data yang diambil dari BPS (badan pusat statistik) per tanggal 21 Januari 2021 Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 271.349.889, menyumbang 3.43 % dari jumlah total populasi dunia. Jika diperingkatkan Indonesia berada pada peringkat keempat terbanyak dari sejumlah negara yang ada, satu peringkat di bawah USA dan 3 peringkat di bawah Tiongkok. Hanya saja, pada bidang pendidikan tak sampai seperempat dari jumlah tersebut yang berhasil lulus perguruan tinggi, tepatnya hanya 8,5 % dari total penduduk, sedangkan mayoritas penduduk sebanyak 65 % berpendidikan kurang dari atau di bawah Sekolah Menengah Pertama (data tahun 2017).

Secara konstitusional, Negara Indonesia menghendaki adanya kesempatan bagi seluruh masyarakatnya untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang menyatakan “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah negara Indonesia untuk membangun masyarakat yang terdidik dan cerdas. Diperkuat lagi dengan pasal 31 UUD 1945 bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Pemerataan pendidikan juga telah dinyatakan di dalam UU No.  4 tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dengan pengajaran di sekolah. Pada bab XI pasal 17 berbunyi: “Tiap- tiap warga negara RI mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu terpenuhi”. Selanjutnya dalam kaitannya dengan wajib belajar bab VI pasal 10 ayat 1, menyatakan: “Semua anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya. Ayat 2, menyatakan: “belajar di sekolah agama yang telah mendapatkan pengakuan dari menteri agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar”.

Dari undang-undang dan pasal yang disebutkan sangatlah terang bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberikan pemerataan pendidikan bagi masyarakatnya. Hanya saja, sejarah pendidikan mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kualitas pendidikan paling rendah dibandingkan negara-negara lainnya, meskipun usaha yang dilakukan pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) untuk pemerataan pendidikan sudah dianggap optimal dan cukup signifikan.

Langkah pemerintah dalam upaya melakukan pemerataan pendidikan sebenarnya sudah sangat tampak dari beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan. Sejak tahun 1984 pemerintah memulai upaya pemerataan pendidikan sekolah dasar secara formal, dilanjutkan pada tahun 1994 dengan program wajib belajar sembilan tahun.

Berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 (TAP MPR No. IV/MPR/1999) mengamanatkan, antara lain: a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti, b) meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan seni.

Permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia kemudian muncul dalam bentuk adanya kesenjangan dari aspek mutu pendidikan, kesempatan berkembang bagi peserta didik dan perbedaan sarana dan prasarana antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, termasuk munculnya gejala “sekolah favorit dan non favorit” dalam pendidikan dasar dan menengah. Hal ini kemudian menyebabkan harus adanya penyikapan negara dan antisipasi atas permasalahan tersebut, sehingga tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai.

Pemerataan pendidikan tentu saja bukan hanya kesamaan bahwa warga telah sama-sama memperoleh pendidikan, namun cakupan pemerataan pendidikan juga harus dimaknai dengan adanya standar nasional mengenai kualitas pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, dengan ruang lingkup ketersediaan guru, peralatan serta mutu belajar mengajar dan kemampuan siswa di setiap sekolah untuk menjadi yang terbaik dan memberikan hasil terbaik bagi kemajuan pendidikan.

Untuk mencapai pemerataan pendidikan, negara melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Masalah lainnya juga muncul dalam upaya memenuhi standar nasional mengenai kualitas, sarana dan prasarana pendidikan, beberapa sekolah atau institusi pendidikan memasang tarif tinggi untuk biaya SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) atau biaya pendidikannya. Meskipun sudah ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk meringankan biaya yang ditanggung siswa atau walinya, tetap saja hal ini belum efektif membebaskan siswa atau walinya dari bayang-bayang biaya pendidikan yang mahal.

Parahnya, harga mahal yang harus dibayar oleh siswa atau walinya terkadang tidak diiringi dengan kemajuan dan pengembangan fasilitas pendidikan. Hal ini terjadi karena pada praktiknya, ada beberapa oknum yang memang berniat meraih keuntungan dari biaya pendidikan untuk kepentingan lain yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Praktik tersebut kemudian dikenal dengan istilah komersialisasi pendidikan, atau dalam arti lain pendidikan dijadikan komoditi untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini merupakan dampak dari adanya liberalisasi dalam pendidikan.

Akibatnya, tak sedikit peserta didik atau siswa harus putus sekolah karena kekurangan biaya akibat hal ini. Hal ini cukup menyedihkan mengingat program wajib belajar 12 tahun sudah berjalan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan seluas luasnya kepada penduduk usia 16-18 tahun agar SDM Indonesia meningkat dan memiliki kualitas lebih, agar memiliki daya saing di kancah nasional dan internasional.

*Penulis adalah santri aktif Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, aktif sebagai Ka.Si. Kesantrian dan Staf Kesiswaan MA Mambaul Ulum Bata-Bata