Pesantren dan Perebutan Singgasana

ADMINPESANTREN Selasa, 14 Juni 2022 06:47 WIB
203x ditampilkan Galeri Headline Artikel Ilmiyah Opini Santri

Moh. Makinun Amin*

Di usianya yang belia, Indonesia pernah mencicipi sistem pemerintahan parlementer. Sutan Sjahrir merupakan orang yang pertama kali menaiki tahta kepala pemerintahan atau perdana menteri pada 14 November 1945. Kendati demikian, sistem pemerintahan ini harus tamat sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan hingga saat ini presidensial menjadi sistem pemerintahan Indonesia yang dianut secara tetap.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan bertumpu penuh pada presiden. Presiden menduduki dua jabatan “agung” sekaligus, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Olehnya, dalam sistem pemerintahan ini, presiden memiliki privelege (hak istimewa) yang tidak ditemukan dalam sistem pemerintahan parlementer, semisal hak prerogatif dalam melantik dan memberhentikan siapapun menteri dalam kabinet, singgasana presiden yang lebih sukar dirobohkan, bahkan oleh parlemen sekalipun. Singgasana lima tahunan yang benar-benar agung. Mungkin.

Pembahasan Kondisi Menjelang Perhelatan Pilpres 2024

Di tengah menjamurnya transaksi gelap di balik perhelatan pilpres yang segala sesuatunya identik dengan pertikaian, fanatisme dan fitnah, keberadaan pesantren sebagai institusi yang mengajarkan keutuhan makarimal akhlaq menduduki posisi strategis dan memiliki peran yang besar. Terlebih, saat ini Kementrian Agama Republik Indonesia mencatat terdapat 26.975 pesantren di seluruh Indonesia. 4.175.531 dari 278.752.361 (versi Worldmter) warga negara Indonesia merupakan kaum santri. 86, 9% penduduk Indonesia beragama Islam, yang sebagian besarnya merupakan alumni pesantren dengan pengaruh yang luas di tengah masyarakat.

Angka-angka memukau – yang diprediksi akan terus meninggi ini – semakin meneguhkan bahwa pesantren memiliki pengaruh dan tanggung jawab yang besar terhadap kemaslahatan masyarakat, termasuk dalam perhelatan pilpres di tiap penghujung lima tahun, baik sebagai petarung yang secara langsung turun sebagai salah satu capres atau cawapres, sebagai influencer dalam mendudukkan pribadi yang benar-benar agung di singgasana yang agung itu, atau hanya sebagai “pengawas” keberlangsungan pemilihannya.

Terlebih lagi, keberadaan pemimpin dalam Islam disebutkan merupakan keniscayaan dalam meraih kebahagiaan akhirat. Mengenai hal ini, menarik sekali pernyataan Imam Ghazali dalam al-Iqtishad fil I’tiqad:

اِنَّ السُّلْطَانَ ضَرُوْرِيٌّ فِي نِظَامِ الدُّنْيَا وَنِظَامُ الدَّنْيَا ضَرُوْرِيًّ فِي نِظَامِ الدِّيْنِ وَنِظَامُ الدِّيْنِ ضَرُوْرِيٌّ فِي الْفَوْزِ بِسَعَادَةِ الْآخِرَةِ

Artinya: “Keberadaan pemimpin merupakan keniscayaan dalam tatanan dunia, tatanan dunia merupakan kunci dalam agama, sedangkan agama adalah kunci untuk menggapai keuntungan di akhirat”.

Itu artinya, dengan segala konsekuensinya, partisipasi pesantren sebagai institusi keislaman dalam keberlangsungan pemilihan pemimpin menjadi sebuah keharusan.

Sebagai petarung dengan menjadi bagian dari paslon, pesantren dapat mendirikan atau berintegrasi dengan partai politik tertentu, parpol Islam khususnya. Akan tetapi, jika melihat nasib partai Islam akhir-akhir ini, sedikit sekali peluang pesantren untuk hadir apalagi memenangkan pertarungan. Tiga partai dengan perolehan kursi terendah DPR di kontestasi pemilihan legislatif 2019 adalah partai Islam, yaitu PPP dengan perolehan 19 kursi, PAN 44 kursi dan PKS mendapat 50 kursi, walaupun PKB cukup beruntung berada di urutan kelima tertinggi dengan perolehan 58 kursi. Partai-partai Islam seperti partai Gelora, partai Umat, dan partai Bulan Bintang mengalami kesulitan pertumbuhan dalam waktu yang singkat, ditambah presidential thershold yang mahal dan syarat ikut serta pemilu yang cukup berat.

Kedua, tokoh-tokoh pesantren bisa sekadar menjadi influencer, penyokong dalam mendudukkan siapa saja yang dianggap layak menjadi pemimpin. Dalam hal ini MUI sebagai representasi orang-orang pesantren pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2021 telah melahirkan rumusan mengenai kriteria-kriteria yang selayaknya ada pada seorang pemimpin, semisal terbebas dari oligarki, korupsi, money politic, politik dinasti dan hal-hal lain yang melabrak norma agama. Pesantren dapat mensyaratkan pemilihan paslon tertentu dengan pertimbangan kemaslahatan ‘ammah terhadap masyarakat dengan tawasaw bil haq dan tawasaw bis shabr.

 Namun, lagi-lagi keterlibatan pesantren dalam hal ini tidak meniscayakan keberhasilan yang cemerlang dan perolehan dukungan yang signifikan. Fakta menorehkan, pada pilkada DKI Jakarta (putaran kedua) tahun 2017, salah satu paslon yang memiliki “masalah” dengan agama mayoritas dengan segala “penggorengan isunya” dapat memperoleh 42,04% suara. Padahal, 83,4% penduduk DKI Jakarta adalah pemeluk agama bersangkutan. Dominasi suara pemeluk agama bersangkutan relatif besar. Artinya, secara sederhana, pesantren memilik sedikit harapan untuk kemudian membulatkan suara-suara yang tercecer pada paslon tertentu secara sempurna.

Pesantren juga dapat berperan sebagai pengawas jalannya pemilihan. Juga dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI 2021 salah satu rumusan yang dilahirkan adalah bahwa pemilu hendaknya dilaksanakan dengan langsung, bebas, jujur, adil dan rahasia. Dalam hal ini keterlibatan pesantren mutlak dibutuhkan dengan prinsip kejujuran tanpa berpihak padah salah satu paslon. Artinya, dalam perihal mengawasi keberlangsungan pemilihan, pesantren tidak boleh pandang bulu pada tiap pihak yang melakukan kecurangan dan sejenisnya. Peran ini lebih mendasar dan aman dari kecurigaan, tanggapan negatif dan pencemaran citra pesantren itu sendiri.

Kendati posisi pesantren terkesan melemah di atas percaturan politik pada Pemilihan Umum baik pileg maupun pilpres, bagaimanapun sejatinya, jika tiap pesantren berpadu seirama menunjuk pada paslon tertentu, mengesampingkan konflik remeh antar satu dengan yang lain, bersikap apatis terhadap narasi negatif bagaimana dan apapun motifnya, memenangkan pertarungan Pemilu adalah hal yang mudah, sepele bahkan. Sebab, sejarah mencatat heroisitas para pendahulu pesantren sebelum kemerdekaan dalam membebaskan tanah airnya dari belenggu penjajah – yang jauh lebih kompleks dari sekadar urusan pilpres – menuai hasil yang benderang.

Provokasi, agitasi dan ujaran negatif yang terlampau memenuhi atmosfer hingga ceruk percakapan terpencil negeri ini saat dan bahkan jauh sebelum pemilu digelar menjadi tantangan tersendiri bagi pesantren dan seluruh elemennya. Pada waktu yang sama, pesantren dituntut untuk mendudukkan pemimpin yang benar dan tepat, memastikannya tetap pada garis kebenaran, serta mengawasi keberlangsungan pemilihannya. Tugas yang tidak sederhana.

Orang-orang pesantren membaca sekian kiat politis singgasana agung lima tahunan itu hanya sebagai sebuah instrumen untuk menggapai keberuntungan di akhirat, tidak lebih. Itulah sebabnya, di tengah pusaran kerusuhan politik yang penuh intrik pesantren tetap survive dan menjalankan perannya di tengah masyarakat dengan baik, menegakkan amal makruf dan nahi munkar bagaimana dan siapapun pemimpin terpilihnya. So, pahlawan bukan mereka yang memenangkan pertempuran, tapi pahlawan adalah mereka yang gugur dalam membela kebenaran. Wallahu a’lam bis shawab.

*Penulis adalah santri aktif Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Aktif sebagai seksi Literasi dan Informasi Pesantren.